KRONOLOGI PENDIDIKAN INKLUSI
Pendidikan inklusif
merupakan suatu konsep pendidikan yang mempromosikan keberagaman dan kesetaraan
di dalam lingkungan sekolah. Konsep ini mengusung prinsip bahwa setiap individu
memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi dan
batasan apapun, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Sejarah pendidikan
inklusif bermula pada awal abad ke-19, di mana terdapat gerakan untuk
mengakomodasi anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan
formal. Pada awalnya, gerakan ini lebih mengarah ke pendekatan
"mainstreaming", di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus
ditempatkan dalam kelas reguler bersama anak-anak lainnya, namun dengan
dukungan tambahan dari guru khusus. Pada tahun 1970-an, gerakan pendidikan
inklusif semakin berkembang dan mengusung pendekatan "least restrictive
environment", yaitu memaksimalkan pengalaman belajar anak-anak dengan
kebutuhan khusus di dalam lingkungan sekolah reguler sebanyak mungkin, sejalan
dengan kebutuhan mereka sebagai individu.
Pendekatan
mainstreaming dan least restrictive environment untuk melayani
anak berkebutuhan khusus diselenggarakan dibeberapa negara Eropa terutama di
wilayah Scandinavia (Demark, Norwegia dan Swedia). Pada tahaun 1960-an negara-negara
tersebut telah menerapakan pendekatan mainstreaming secara sistematis. Pada
awalnya, mainstreaming di Swedia dilakukan untuk mengakomodasi anak-anak dengan
kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler. Pendekatan ini
memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman
sebaya mereka di kelas reguler, sambil mendapat dukungan tambahan dari guru
khusus. Penerapan mainstreaming di Swedia juga didukung oleh pemerintah dan
masyarakat secara luas, serta didorong oleh gerakan disabilitas yang semakin
aktif. Pendekatan ini menjadi contoh yang kemudian diadopsi oleh negara-negara
lain di Eropa dan di seluruh dunia.
Presiden Kennedy pernah
mengirim sekelompok ahli pendidikan ke Skandinavia pada awal 1960-an untuk
mempelajari pendekatan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dikenal dengan
istilah "mainstreaming" dan "least restrictive
environment". Namun, hal ini tidak berarti bahwa pendidikan inklusi
dimulai di Skandinavia, melainkan pendekatan mainstreaming yang kemudian
menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan inklusi.
Sebelum pengembangan
pendekatan mainstreaming, praktik pendidikan khusus pada awalnya
terpusat pada pendidikan khusus di sekolah-sekolah khusus atau kelompok
pendidikan khusus yang terpisah dari sekolah-sekolah umum. Pendekatan
mainstreaming kemudian muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan menjadi
populer pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pendekatan mainstreaming mengacu
pada praktek memasukkan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas
reguler sebanyak mungkin, sambil menyediakan dukungan tambahan yang diperlukan.
Least restrictive environment adalah prinsip yang menyatakan bahwa anak-anak
dengan kebutuhan khusus harus ditempatkan di lingkungan pendidikan yang paling
mirip dengan lingkungan umum untuk memungkinkan partisipasi yang paling
optimal. Kedua konsep (mainstreaming dan least restrictive environment)
ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan inklusi, yang lebih
luas dan komprehensif dalam pendekatan pendidikannya. Oleh karena itu,
pengiriman ahli pendidikan ke Skandinavia oleh Presiden Kennedy merupakan
bagian dari upaya AS untuk memperbaiki pendidikan anak berkebutuhan khusus dan
tidak terkait langsung dengan munculnya gerakan inklusi.
Pada tahun 1975, kongres
Persatuan Negara-negara bagian (United States) mensahkan Undang-undang No. 94
-142 (Public Law 94-142), juga
dikenal sebagai Education for All Handicapped Children Act, adalah
sebuah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1975.
Undang-undang ini memberikan hak kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk
menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Public Law 94-142
kemudian mengalami beberapa perubahan dan penggantian, termasuk Undang-Undang
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) yang saat ini berlaku.
Undang-undang ini terus menjadi pijakan penting bagi pendidikan inklusif di
Amerika Serikat dan memberikan akses yang lebih baik bagi anak-anak dengan
kebutuhan khusus untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Undang-Undang Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) adalah
undang-undang federal di Amerika Serikat yang memberikan hak pendidikan
inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. IDEA menggantikan Public Law
94-142 dan telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada
tahun 1975. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) adalah
undang-undang yang menyediakan pendidikan publik gratis yang sesuai untuk
anak-anak penyandang disabilitas yang memenuhi syarat di seluruh negara dan
memastikan pendidikan khusus dan layanan terkait untuk anak-anak tersebut.
Di Inggris, sejarah
pendidikan inklusif dimulai dengan sistem segregasi yang terjadi pada abad
ke-19 dan awal abad ke-20. Pada saat itu, anak-anak dengan kebutuhan khusus
ditempatkan di lembaga-lembaga khusus dan dipisahkan dari anak-anak tanpa
kebutuhan khusus. Namun, pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, pandangan masyarakat
mulai berubah dan muncul keinginan untuk memperbaiki sistem pendidikan khusus
tersebut. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1978 oleh sebuah komite yang
dipimpin oleh Baroness Mary Warnock merekomendasikan adanya integrasi
pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan
umum.
Pada tahun 1981, sebuah
Undang-Undang Pendidikan di Inggris dan Wales memberikan hak bagi anak-anak
dengan kebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Hal ini menjadi
awal dari pendidikan inklusif di Inggris, yang mana anak-anak dengan kebutuhan
khusus diintegrasikan ke dalam kelas umum dan menerima dukungan tambahan yang
diperlukan.
Perkembangan pendidikan
inklusif di Inggris terus berlanjut dengan revisi dan perbaikan dalam undang-undang
dan kebijakan pendidikan. Pada tahun 1993, undang-undang baru dikeluarkan yang
mendorong pendidikan inklusif dan menempatkan tanggung jawab pada pihak sekolah
untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus menerima dukungan yang
diperlukan. Saat ini, Inggris terus memperjuangkan pendidikan inklusif dengan
memberikan akses yang sama dan layanan yang setara untuk semua anak, termasuk
mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Konvensi PBB tentang Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) juga memiliki kaitan
dengan pendidikan inklusif. Dalam konvensi ini, setiap anak berhak atas
pendidikan, tanpa diskriminasi apapun, dan harus diakses oleh semua anak tanpa
terkecuali. Selain itu, konvensi ini juga mengakui hak anak berkebutuhan khusus
untuk memperoleh pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan potensinya. Konvensi
PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)
disepakati oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai
berlaku secara internasional pada tanggal 2 September 1990.
Berikut ini garis besar beberapa pasal yang
berkaitan dengan inklusi dalam konvensi ini antara lain:
1. Pasal 2: Non-diskriminasi
Setiap anak harus dilindungi dari
segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam akses dan partisipasi pada
pendidikan.
2. Pasal 23: Hak atas pendidikan
Setiap anak berhak atas pendidikan
yang memenuhi standar tertentu dan membantu perkembangan penuh potensi mereka,
tanpa diskriminasi apapun. Negara-negara juga diharapkan untuk menyediakan
akses yang setara untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan memastikan lingkungan
pendidikan yang aman, ramah anak, dan inklusif.
3. Pasal 24: Kesehatan
Anak-anak dengan kebutuhan khusus
juga berhak atas layanan kesehatan yang memadai, termasuk layanan kesehatan
yang diperlukan untuk akses dan partisipasi pada pendidikan.
4. Pasal 28: Hak atas pendidikan yang
bermutu
Setiap anak berhak atas pendidikan
yang bermutu, yang mencakup pendidikan yang mempromosikan toleransi,
perdamaian, pengertian, kerjasama, dan penghormatan pada hak asasi manusia.
5. Pasal 29: Tujuan pendidikan
Pendidikan harus mengembangkan
kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak, serta menghormati
identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai anak. Anak-anak berkebutuhan khusus
juga harus mendapatkan dukungan khusus yang diperlukan untuk mengembangkan
potensi mereka.
Konvensi ini memberikan
landasan hukum bagi pendidikan inklusif dan menekankan pentingnya hak setiap
anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, termasuk anak-anak berkebutuhan
khusus. Negara-negara di seluruh dunia telah menandatangani dan meratifikasi
konvensi ini, dan diharapkan akan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam
konvensi ini dalam kebijakan dan praktik pendidikan mereka.
Deklarasi Pendidikan
untuk Semua (Education for All) adalah sebuah deklarasi yang disepakati oleh
155 negara di Jomtien, Thailand pada tahun 1990. Konferensi ini dihadiri oleh
perwakilan dari pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat
sipil dari seluruh dunia. Setelah disepakati, deklarasi ini kemudian diadopsi
oleh UNESCO sebagai bagian dari perjuangan global untuk mencapai pendidikan
yang lebih inklusif dan merata. Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
semua anak di seluruh dunia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar
yang berkualitas. Dalam deklarasi ini, negara-negara peserta menyetujui lima
tujuan utama, yaitu:
1. Memperluas akses terhadap pendidikan
dasar bagi semua anak, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi miskin atau
terpinggirkan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
dasar;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak perempuan;
4. Meningkatkan kemampuan belajar dan
hidup anak-anak melalui pendidikan dasar;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pendidikan dasar.
Deklarasi ini juga
menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai tujuan-tujuan ini.
Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun ia menjadi landasan
penting bagi negara-negara di seluruh dunia dalam memperjuangkan hak pendidikan
bagi anak-anak.
Konvensi Salamanca adalah
sebuah konvensi internasional tentang Pendidikan Khusus yang diselenggarakan di
Salamanca, Spanyol pada tahun 1994. Konvensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 92
negara dan 25 organisasi internasional kegiatan ini berfokus pada pendidikan inklusif sebagai cara
untuk mencapai pendidikan yang setara dan berkesinambungan bagi semua anak,
termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Konvensi Salamanca
menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah hak semua anak, dan bukan hak
khusus bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Konvensi ini juga
menekankan bahwa sistem pendidikan harus memastikan akses, partisipasi, dan
kemajuan bagi semua anak, tanpa diskriminasi.
Konvensi Salamanca
mengakui pentingnya peran sekolah dalam mempromosikan pendidikan inklusif,
serta mengimbau negara-negara anggota untuk memastikan bahwa sistem pendidikan
mereka menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anak-anak yang
memiliki kebutuhan khusus. Konvensi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi
antara semua pemangku kepentingan, termasuk keluarga, guru, dan masyarakat,
dalam mendukung pendidikan inklusif. Konvensi Salamanca menjadi landasan bagi
banyak kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di seluruh dunia, serta
menjadi bagian integral dari hak asasi manusia dan kesetaraan akses terhadap
pendidikan. Di konvensi Salamanca juga mulai diperhatikan tentang peran Pendidikan
anak usia dini. Layanan Pendidikan inklusi agar lebih optimal dapat dilakukan
mulai dari tingkat Pendidikan anak usia dini.
-------------BERSAMBUNG----------
